TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA DALAM PERNIKAHAN DI DESA MLIRIP KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO

Rahayu, Selvia Dwi (2021) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN WARIA DALAM PERNIKAHAN DI DESA MLIRIP KECAMATAN JETIS KABUPATEN MOJOKERTO. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[img] Text
SELVIA DWI R THESIS.pdf

Download (1MB)

Abstract

Hukum Islam ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, sebab dengan adanya perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan dari penglihatan dan perbuatan zina. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan ialah calon suami, calon istri, wali, saksi dan ijab qabul. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:(1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap waria sebagai saksi pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap waria sebagai wali pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat khusus dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat umum. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Waria dalam pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto bisa menjadi saksi nikah sebab dia bisa dibuktikan bahwa ia laki-laki meskipun dia fasik. Fasik tidak bisa dijadikan saksi menurut imam Syafi menjelaskan keadilan itu harus tampak, sebab keadilan termasuk wilayah teori sehingga tidak bisa dikuasai oleh orang fasik (Al-Bassam). 2) Waria sebagai wali pernikahan di Desa Mlirip Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto bisa menjadi wali nikah sebab dia bisa dibuktikan bahwa ia laki-laki meskipun dia fasik. Tetapi pada dasarnya fasik tidak bisa dijadikan sebagai wali pernikahan sebab Imam Syafi'i sudah menjelaskan bahwa pernikahannya hukumnya tidak sah apabila wali pernikahan yang fasik. Sebab dalam perwalian membutuhkan penilaian maslahah. Maka lebih baik perwaliannya digantikan untuk menghindari dari kemudharatan.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Muhammad Ilham Tanzilulloh
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 25 Nov 2021 02:24
Last Modified: 25 Nov 2021 02:24
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/16903

Actions (login required)

View Item View Item