..(TAMBAHKAN LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI, UPLOAD ULANG)..PROSES PENUKARAN TANAH WAKAF MUSHOLLA MENURUT FIQIH DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus didesa Karangan Kecamatan Balong)

WAGIMUN, WAGIMUN (2021) ..(TAMBAHKAN LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI, UPLOAD ULANG)..PROSES PENUKARAN TANAH WAKAF MUSHOLLA MENURUT FIQIH DAN UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus didesa Karangan Kecamatan Balong). Masters thesis, IAIN PONOROGO.

[img] Text
TESIS ready WAGIMUN AS 2018 tahun 2021 IAIN PO.pdf

Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK

Wagimun. 2021. “Proses Penukaran Tanah Wakaf Musholla Menurut Fiqih dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Studi Kasus di Desa Karangan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)” Tesis, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Kata Kunci : Proses Tanah Wakaf , Fiqih , Undang-Undang

Proses harta wakaf adalah Proses Penukaran harta wakaf dari bentuk semula ke bentuk yang lainnya. Fiqih pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan melakukan proses sebagaimana mazhab Maliki dan Syafi’i sangat menekankan pada keabadian harta benda wakaf walaupun sudah rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang ditukar. Tujuan penelitian untuk mengetahui status hukum Proses harta wakaf menurut Fiqih dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan mengetahui mekanisme Proses harta wakaf menurut Fiqih dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mengunakan data primer, data sekunder dan tersier. Hasil penelitian bahwa ada berbeda pendapat ulama dan madzhab tentang Proses harta wakaf menurut Fiqih ada yang berpendapat melarang ibdal (Proses ) tanah wakaf sekalipun tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali sebagian ulama lainnya memperbolehkan menukar tanah wakaf yang tidak atau kurang bermanfaat dengan tanah lain yang lebih baik namun dengan syarat-syarat tertentu. Dalam perundang-undangan tentang wakaf secara mutlak membolehkan Proses karena yang menjadi sorotan bukan bentuk akan tetapi yang terpenting dari wakaf adalah fungsi dan tujuannya. Mekanisme Proses menurut Fiqih harus melalui hakim yang shaleh yang mempunyai ilmu dan amal. Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pasal 51 menyebutkan bahwa mekanisme Proses dilakukan oleh nadzir dengan mengajukan permohonan tukar ganti kepada menteri melalui kantor urusan agama dengan menjelaskan alasan perubahan status dan hasilnya harus dilaporkan oleh nadzir ke kantor pertanahan dan atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

ABSTRACT
Wagimun. 2021. "The Exchange of Musholla Waqf Land according to Islamic Law and Law No. 41 of 2004 concerning Waqf (Case Study in Karangan Village, Balong District, Ponorogo Regency) ”Thesis, Ahwal Syakhsiyah Study Program, Postgraduate, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisor: Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Keywords: Land Exchange for Waqf, Islamic Law, Law

The exchange of waqf assets is the exchange of waqf assets from their original form to another form of Islamic law. Basically, changes in the status of waqf are not allowed to exchange as the Maliki and Syafi'i schools emphasize the immutability of waqf assets even though they are damaged or do not produce something. In Article 40 of Law Number 41 Year 2004 concerning Waqf, it is explained that waqf assets that have been donated are prohibited from being exchanged. The research objectives were to determine the legal status of the exchange of waqf assets according to Islamic law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and to find out the mechanism for exchanging waqf assets according to Islamic law and Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The research method used is a type of normative legal research (normative juridical) by using primary data, secondary data and tertiary data. The results of the study show that there are different opinions of scholars and schools of thought regarding the exchange of waqf assets according to Islamic law, some argue that they prohibit ibdal (exchange) of waqf land even though the land does not bring any results at all, some other scholars allow exchanging waqf land which is not or less useful with other land better but with certain conditions. In the law on waqf it absolutely allows exchange because what is in the spotlight is not the form but the most important thing about waqf is its function and purpose. The exchange mechanism according to Islamic law must be through pious judges who have knowledge and charity. Law number 41 of 2004 concerning Waqf in article 51 states that the exchange mechanism is carried out by nadzir by submitting a request for exchange of change to the minister through the religious affairs office explaining the reasons for the change in status and the results must be reported by Nadzir to the land office of the fund or related institution for registration. Furthermore.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Supervisor: MIFTAHUL HUDA
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 27 Aug 2021 06:08
Last Modified: 27 Aug 2021 06:08
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15929

Actions (login required)

View Item View Item