Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Prespektif Maqasid Al Syari'ah

Shidqi, M (2021) Perjanjian Perkawinan Pemisahan Harta Bagi Pasangan Suami Istri Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Prespektif Maqasid Al Syari'ah. Masters thesis, IAIN Ponorogo.

[img] Text
M SHIDQI.pdf

Download (1MB)

Abstract

Perjanjian perkawinan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69 PUU-XIII/2015 ini memiliki tujuan yang mulia. Perjanjian perkawinan ini dibuat sebagai upaya anstisipatif ketika di kemudian hari mengalami hal-hal yang tidak diinginkan berupa konflik keluarga yang berdampak pada sengketa harta. Dengan ini penulis terdorong untuk mengkaji perjanjian perkawinan pemisahan harta menurut maqasid al syariah, dewasa ini permasalahan yang muncul adalah karena menurut hukum Islam pasti ada pro dan kontra, sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif tentang bagaimana Maqasid Al Syari’ah memandang konsep perjanjian perkawinan pemisahan harta. Berangkat dari problematika tersebut Penulis mengambil rumusan masalah: 1. Bagaimana analisis Maqasid al syari’ah terhadap argumentasi hukum pemisahan harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?, 2. Bagaimanakah analisis maqasid al syari’ah terhadap implikasi perjanjian perkawinan pemisahan harta harta suami istri dalam putusan putusan mahkamah konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan Dalam perspektif hifdz an-nafs ( menjaga jiwa ) masuk dalam kategori peringkat kebutuhan sekunder (al-hajiyyah). Pemeliharaan akal (al-aql) dalam regulasi perjanjian perkawinan diaktualisasikan melalui penyediaan regulasi dan aturan, tahapan pembuatan perjanjian perkawinan, lembaga yang memiliki kuasa untuk membuat perjanjian perkawinan.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Supervisor: Miftahul Huda
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Program Pascasarjana > Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 10 Jun 2021 06:31
Last Modified: 10 Jun 2021 06:31
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15653

Actions (login required)

View Item View Item