Analisis Maqasid Shari’ah Terhadap Putusan Open Legal Policy Dalam Ketentuan Tindak Pidana Zina (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016)

HASAN, AMIRUDDIN (2021) Analisis Maqasid Shari’ah Terhadap Putusan Open Legal Policy Dalam Ketentuan Tindak Pidana Zina (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016). Masters thesis, IAIN PONOROGO.

[img] Text
212317012_AMIRUDDIN HASAN_AS.pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Hasan, Amiruddin, Analisis Maqasid Shari’ah Terhadap Putusan Open Legal Policy Dalam Ketentuan Tindak Pidana Zina (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016). Tesis, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu M.HI.
Kata Kunci: Open Legal Policy, Putusan MK, Zina, Maqasid Shari’ah
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 yang menolak perluasan makna zina yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi topik yang ramai diperdebatkan. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi berani melakukan terobosan hukum dalam isu yang sangat penting tersebut. Namun, Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat perluasan makna zina tersebut bukan ranah kewenangan mereka.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sifat penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan pisau analisis konsep maqasid sharī’ah.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, kontekstualisasi konsep maqasid sharī’ah Jaseer Auda terhadap argumentasi pertimbangan hakim MK dalam ketahanan keluarga sebenarnya sudah cukup terwakilkan. Namun para hakim cenderung memilih penyebab kerusakan tersebut lebih disebabkan oleh adanya kekosongan undang-undang, yang mana wewenang untuk mengisi undang-undang tersebut hanya bisa dilakukan oleh Badan Legislasi Indonesia yaitu DPR RI. Kedua LGBT merupakan implikasi yang secara tidak langsung paling massive dan berbahaya dalam putusan open legal policy tersebut. Selain kemudharatan berupa penyakit yang ditimbulkan perbuatan tersebut, terancamnya nasab (hifdz al-nasab) yang dijaga oleh Islam itu sendiri dan ternodainya kehormatan yang bertentangan dengan ajaran Islam agar menjaga kehormatan diri dan orang lain (hifdz al-‘irdh). Ketiga Upaya yang realistis pencegahan kohabitasi dan potensi kekerasan pada perempuan yaitu melalui pendekatan sistem maqa>s{id kontemporer mencakup hal berikut, yaitu dengan membatasi sarana-sarana yang dikhawatirkan bakal menyebabkan kemudahan dalam perilaku kohabitasi.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Supervisor: Abid Rohmanu
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Program Pascasarjana > Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 07 Jun 2021 06:49
Last Modified: 07 Jun 2021 06:49
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/15515

Actions (login required)

View Item View Item