Andini, Wahyu (2021) ..(TAMBAHKAN STEMPEL PADA LEMBAR PERSETUJUAN, UPLOAD ULANG)..ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010. Undergraduate (S1) thesis, IAIN PONOROGO.
|
Text
SKRIPSI A5 WAHYU-dikonversi-dikonversi.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Andini, Wahyu. 2021. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. A. Rodli Makmun, M.Ag.
Kata kunci: Anak Luar Kawin, Putusan MK, Fatwa MUI Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menyimpulkan dalam
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwasanya anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu maupun ayah biologisnya. Hal ini menandakan bahwasanya anak tersebut berhak untuk mendapatkan nasab, wali nikah, bahkan warisan dari ayahnya. Tentunya keputusan Mahkamak Konstitusi ini bertentangan dengan yang terkandung di dalam Hukum Islam. Di dalam Hukum Islam sendiri, anak luar kawin tergolong ke dalam anak yang tidak sah, dimana anak tersebut dilahirkan dari perbuatan zina orang tuanya (tidak melakukan perkawinan). Anak hasil zina atau yang biasa pula disebut dengan istilah anak di luar perkawinan tidak berhak untuk memiliki nasab, waris, dan nafaqah.
Meskipun demikian, anak luar kawin dalam hukum positif maupun hukum islam, tetap mendapatkan hak-hak dan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, mengingat
bahwa setiap anak yang dilahirkan tidak menanggung beban dosa orang tuanya. Maka perlu dianalisis secara hukum islam tentang bagaimana hak dan kedudukan anak luar kawin menurut putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Penelitian ini menggunakan metode library research, dimana penulis menggunakan data-data yang didapat dari literatur berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah di internet. Sedangkan analisisnya menggunakan content analysis yaitu data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam. Dalam hal ini, penulis meninjau putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dari perspektif hukum islam terkait dasar hukum dan hak-hak yang didapatkan anak luar kawin.
Hasil analisis yang telah dilakukan, bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ibu dan juga ayahnya. Sedangkan dalam Hukum islam memandang anak sah dan anak luar kawin (anak zina) memiliki hubungan nasab yang berbeda dan tidak bisa disamakan, anak sah sudah otomatis mendapatkan nasab dengan ayahnya. Sedangkan anak luar kawin tidak mendapatkan nasab dengan ayahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bertentangan sama sekali dengan hukum Islam yang menghubungkan nasab anak luar kawin hanya kepada ibunya, karena hak yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan orang tuanya, bukan yang berkaitan dengan hak nasab.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | H. ACHMAD RODLI MAKMUN, M.Ag |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 03 Jun 2021 01:57 |
| Last Modified: | 03 Jun 2021 01:57 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/14817 |
Actions (login required)
 |
View Item |
