Lestari, Wiji (2021) Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
|
Text
skripsi wakaf.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Lestari, Wiji, 2021. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat Di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda. M.Ag
Kata kunci/keyword:Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat.
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam dan merupakan bagian dari agama Islam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan peraturan yang mengatur tentang permasalahan perwakafan. Adapaun dua dasar hukum tersebut mengatur mengenai status tanah wakaf yang serta kewenangan nadzir terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat di Kecamatan Sooko menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dalam prakteknya bahwa diketahui tanah wakaf di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo sebagian besar belum di ketahui dengan jelas karena tidak adanya kepastian hukum berupa sertifikat tanah wakaf. Nadzir dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan proses administrasi serta melakukan pengelolaan terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana status tanah wakaf di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004? (2) bagaimana kewenangan nadzir terhadap tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?
Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum.
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pertama, status tanah wakaf di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo Menurut Hukum Islam sah karena sudah terpenuhinya rukun wakaf yaitu waqif, mauquf, mauquf ‘alaih, dan sighat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 41 Ayat (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Kedua, kewenangan nadzir terhadap tanah wakaf yang belum bersertifikat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 220 Ayat (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan ysng diatur oleh Menteri Agama. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 nadzir mempunyai tugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate (S1)) |
|---|---|
| Thesis Supervisor: | Miftahul Huda |
| Subjects: | 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah |
| Depositing User: | Miss Perpustakaan IAIN Ponorogo |
| Date Deposited: | 28 May 2021 04:02 |
| Last Modified: | 28 May 2021 04:02 |
| URI: | http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/14040 |
Actions (login required)
 |
View Item |
