..(GUNAKAN TANDA TANGAN ASLI BUKAN SCAN PADA LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI, UPLOAD ULANG)..ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA DAERAH SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DALAM PROSES PERSIDANGAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)

Pakro, Abdul Faqih Jauhari (2021) ..(GUNAKAN TANDA TANGAN ASLI BUKAN SCAN PADA LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI, UPLOAD ULANG)..ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA DAERAH SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DALAM PROSES PERSIDANGAN (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[img] Text
skripsi faqih watermark 2.pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK
Faqih, Abdul Jauhari Pakro. NIM: 210116063. Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Bahasa Daerah Sebagai Alat Komunikasi Dalam Proses Persidangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha Eri Safira, M.H.

Kata Kunci: Bahasa Hukum, Bahasa Daerah, Hukum Acara Peradilan Agama.

Bahasa hukum adalah bahasa yang digunakan dalam persidangan dengn menggunakan Bahasa Indonesia. Bahasa hukum diatur dalam UU No. 24 tahun 2009 serta PERPRES No. 63 tahun 2019. Akan tetapi dalam prakteknya dapat dijumpai keterbatasan bahasa hukum sehingga menghambat proses komunikasi dalam persidangan. Sebagai upaya alternatif, Pengadilan Agama Ngawi menggunaan bahasa daerah dalam persidangan untuk mengatasi keterbatasan bahasa hukum dalam persidangan. Hal ini yang perlu dikaji secara yuridis serta implikasinya pada tujuan hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis yuridis terhadap penggunaan bahasa daerah dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Ngawi? (2) Bagaimana implikasi yuridis penggunaan bahasa daerah sebagai alat komunikasi dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum pada proses persidangan Pengadilan Agama Ngawi?

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan observasi. Teori yang digunakan dalam menganalisis adalah Bahasa Hukum, Hukum Acara Peradilan Agama, Penemuan Hukum serta asas keadilan, pastian dan kemanfaatan hukum.

Adapun hasil analisis yang dilakukan peneliti yaitu (1) Bahwa secara yuridis, Penggunaan bahasa daerah dalam persidangan di Pengadilan Agama Ngawi tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kesimpulan ini berdasarkan aturan hukum yang mewajibkan Bahasa Indonesia di forum formal dan komunikasi resmi (pasal 32 dan pasal 33 UU No. 24 tahun 2009). Berikutnya, hakim harus menggunakan Bahasa Indonesia (pasal 153 KUHP) dan ketika terjadi keterbatasan bahasa maka hakim harus menghadirkan penterjemah (pasal 177 KUHAP). (2) Bahwa dalam implikasinya, penggunaan bahasa daerah dalam persidangan dapat mewujudkan keadaan seimbang (mawzûn, balanced) dalam keterbatasan berkomunikasi sehingga terwujud win win solution. Maka, penggunaan bahasa daerah dalam persidangan memberi keadilan dan kemanfaatan hukum. Tentunya hal ini harus didasari dengan kepastian hukum agar memiliki legalitas dalam persidangan.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Martha Eri Safira
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 27 May 2021 07:36
Last Modified: 27 May 2021 07:36
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13948

Actions (login required)

View Item View Item