TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Mayasari, Lutfiana (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015. Masters thesis, IAIN Ponorogo.

[img] Text
upload tesis perpus.pdf

Download (1MB)

Abstract

Mayasari, Dwi Lutfiana, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tesis, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu M.HI.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan MK, Sinkronisasi, Harmonisasi

Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 bertujuan untuk memberikan hak kepemilikan aset bagi WNI yang menikah dengan WNA. Namun putusan ini berdampak pada perubahan regulasi secara simultan. Baik dalam tubuh UU Perkawinan itu sendiri maupun pada lembaga eksekutorial pembuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan teori hierarki norma Hans Kelsen dinyatakan bahwa banyaknya lembaga negara dan non negara yang terlibat dalam suatu putusan berpotensi memunculkan ketidaksinkronan dan disharmoni. Karena satu perkara yang sama, direspon oleh berbagai kebijakan dengan hierarki dan norma yang berbeda.
Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sifat penelitian deskriptif analitis, sedangkan analisa bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Landasan teori yang digunakan adalah teori harmonisasi dan sinkronisasi hukum dan teori asas perundang-undangan Hans Kelsen.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sesuai teori hierarki norma Hans Kelsen putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berdampak pada munculnya dualisme hukum. Agar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 implementatif, dibutuhkan suatu upaya untuk mengharmoniskan aturan baik secara vertikal maupun horizontal. Secara horizontal upaya tersebut bisa dilakukan dengan 1) menerapkan Teori Triangular Concept Of Legal Pluralism Wener Menski yaitu menggunakan 3 pendekatan hukum secara bersamaan dalam merespon perubahan pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 pasca putusan Mahkamah Konstitusi, 2) melakukan perubahan dan penambahan ketentuan baru pada Pasal 15 ayat (1) UUJN dan Pasal 15 ayat (2), 3) menggunakan pendekatan asas lex specialis derogat legi generali yaitu aturan khusus ( pasal 29 UU No 1 Tahun 1974), harus diterapkan diatas aturan umum (UU No 30 Tahun 2004 ). Secara horizontal, upaya sinkronisasi dan harmonisasi bisa dilakukan dengan menguji ke Mahkamah Agung terkait muatan materi dalam Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 472.2/5876/Dukcapil dan Surat Dirjen Binmas Islam Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan menuangkannya dalam peraturan resmi.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Supervisor: Abid Rohmanu
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Program Pascasarjana > Program Studi Magister al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 10 May 2021 06:50
Last Modified: 10 May 2021 06:50
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/13418

Actions (login required)

View Item View Item