Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Organisasi Muhammadiyah Jetis Ponorogo

Pratama, Rino Cahya (2020) Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Organisasi Muhammadiyah Jetis Ponorogo. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

[img] Text
Skripsi Rino Cahya Pratama.pdf

Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK

Pratama, Rino Cahya. 2020. Tinjauan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Tugas Nazir Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis Ponorogo. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Miftahul Huda, M.Ag
Kata kunci/keyword: Tinjauan, Nadzir, Muhammadiyah.
Wakaf mempunyai peranan dalam pranata keagamaan dalam Islam sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat, sebagaimana zakat yang apabila dikelola oleh nazir secara baik dan produktif dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan bagi umat Islam untuk mengembangkan pendidikan, sosial, keagamaan, maupun ekonomi. Salah satu nazir organisasi yang mengelola dan mengembangkan wakaf adalah Muhammadiyah. Di Indonesia, regulasi berkaitan dengan wakaf terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan tugas Nazir dalam pasal 10 menyebutkan: Nazir mempunyai tugas: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap tugas Nazir organisasi dalam melakukan pengadministrasian harta benda wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis?; (2)Bagaimana Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap tugas Nazir organisasi dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis?; (3) Bagaimana Tinjauan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap tugas Nazir organisasi dalam melaporkan harta benda wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis?.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan dalam teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) nazir dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Jetis sebagai nazir organisasi dalam menjalankan untuk mengadministrasi harta benda wakaf telah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 2) Tugas kedua untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf juga sudah dilakukan sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 3) sedangkan tugas nazir dalam hal pelaporan harta benda wakaf masih belum sesuai dengan Undang-undang Wakaf, karena pelaporan hanya dilakukan dikalangan intenal persyarikatan yaitu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Thesis Supervisor: Miftahul Huda
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1899 Other Law and Legal Studies > 189999 Law and Legal Studies not elsewhere classified
Divisions: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Mr Perpustakaan IAIN Ponorogo
Date Deposited: 10 Jun 2020 02:48
Last Modified: 10 Jun 2020 07:47
URI: http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/10151

Actions (login required)

View Item View Item